Daerah  

Aliansi Lamongan Bersatu Gelar Aksi Damai, Soroti Dugaan Korupsi Proyek TPT di Ngimbang

Lamongan, Ontimenusantara.com-Aliansi Lamongan Bersatu (Alam Bersatu) menggelar aksi damai di depan Kantor Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Selasa (9/9/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat terkait dugaan praktik korupsi dalam proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang dibiayai dari anggaran pemerintah.

Sekitar 50 massa Alam Bersatu hadir dalam aksi tersebut. Mereka berangkat dari depan kantor UPT Dinas Pendidikan Ngimbang, lalu berjalan menuju Kantor Kecamatan Ngimbang dengan pengawalan ketat aparat Polres Lamongan. Suasana aksi berlangsung tertib dan kondusif.

Soroti Dugaan Mark-Up Anggaran

Dalam orasinya, para aktivis menilai adanya indikasi mark-up laporan pertanggungjawaban serta ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan realisasi proyek TPT di lapangan.

“Masyarakat membutuhkan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, bukan hanya TPT yang terindikasi bermasalah,” tegas Suliono, salah satu orator aksi.

Aliansi masyarakat Lamongan saat aksi damai

Sementara itu, Sekretaris Alam Bersatu, Sukadi, menegaskan bahwa camat memiliki peran strategis sebagai pengawas jalannya pembangunan desa.
“Camat harus mampu menjadi pembina sekaligus pengontrol agar penggunaan dana desa tidak diselewengkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Rencana Aksi di RS Ngimbang Dibatalkan

Menariknya, aksi sejatinya juga akan digelar di depan Rumah Sakit Ngimbang. Namun, rencana itu batal setelah diputuskan rumah sakit merupakan objek vital yang harus dijaga stabilitasnya.
“Kami tidak melakukan aksi di RS Ngimbang karena itu obyek vital. Kami menghormati kepentingan masyarakat luas,” jelas Rahmad (Roy), anggota Alam Bersatu.

Tuntut Audiensi dengan Camat

Selain menyampaikan aspirasi di jalanan, Alam Bersatu juga menuntut adanya audiensi langsung dengan Camat Ngimbang, Bambang Purnomo. Mereka berharap pertemuan ini bisa menjadi langkah awal membongkar dugaan penyimpangan sekaligus mendorong transparansi penggunaan dana pembangunan. (Sunarto).